I G. N. AGUNG SUPRASTAYASA
Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua, Bali

Abstract.
The Tourism industry in Bali makes important contributions to the economies of Bali as well as Indonesia, particularly to foreign exchange earnings, employment and GDP. However, the vast growing of tourism industry has not been able to eradicate the poverty. Some measures should be made to make tourism generates more benefit to the poor. The private sector, community, Non Government Organizations and governments should all be involved in efforts to develop tourism in ways that benefit the poor.

Kata kunci: pariwisata Bali, kemiskinan, peran masyarakat

PENDAHULUAN
Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara, seperti Thailand, Singapore, Fiji, termasuk Indonesia. Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi berbagai negara, pariwisata mendapatkan berbagai julukan seperti ‘passport to development’, ‘new kind of sugar’, ‘tool for regional development’,’invisible export’,’non-poluting industry’, dan berbagai istilah lainnya (Godfrey, 1993; Hitchcock et al. 1993; Pitana, 1999). Sejak tahun 1950-an, pariwisata memang semakin berkembang dan jumlah wisatawan internasional terus mengalami peningkatan yaitu: dari sekitas 25 juta orang pada tahun 1950, melonjak mencapai 476 juta pada 1992, dan pada tahun 2006, kunjungan wisatawan international mencapai jumlah 846 juta wisatawan. Peningkatan ini hampir mencapai dua puluh kali lipat dalam kurun waktu empat dasawarsa. Sementara itu, wisatawan domestik diperkirakan mencapai jumlah sepuluh kali lipat dibandingkan wisatawan internasional. Dengan perkembangan ini organisasi pariwisata dunia, WTO, memperkirakan bahwa pariwisata merupakan industri terbesar di dunia.
Bali merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Keberhasilan pariwisata di Bali mampu mendongkrak perekonomian Bali serta mendominasi kehidupan sosial budaya. Namun tidak sedikit juga orang yang memandang pariwisata Bali dari perspektif yang berbeda, dimana pariwisata dianggap telah menyebabkan tercerabutnya manusia Bali (Pitana, 1999).
Pembangunan Bali mengandalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Dalam perkembangan perekonomian daerah, sektor pariwisata merupakan sektor unggulan. Tetapi di balik keberhasilan pariwisata Bali yang berkembang begitu pesat, ternyata juga terdapat penduduk miskin dengan jumlah yang signifikan. Data dari BKKBN Bali menunjukkan bahwa sebanyak 109,193 KK atau 13,19% dari 784,918 KK penduduk Bali masih berada di bawah garis kemiskinan (Ngastawa, 2003). Mereka umumnya berpenghasilan kurang dari Rp. 141.000 per bulan, hanya makan satu kali sehari dengan tempat tinggal yang jauh dari kelayakan (Ngastawa, 2003). Selain itu, dalam program Pembangunan Daerah Bali tahun 2001-2005 (Propeda) yang menyinggung masalah kemiskinan dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Bali pada periode 1996-1998 mengalami lonjakan yang sangat berarti yaitu dari 125.600 orang pada tahun 1996 menjadi 418.650 orang pada tahun 1998 atau mengalami kenaikan sebesar 233,32% selama kurun waktu 1996-1998 (Ngastawa, 2003). Sedangkan pada masa itu pariwisata Bali berkembang dengan pesat.
Pendapatan domestic regional bruto (PDRB) untuk daerah Bali dari tahun 1996-2000 mengalami peningkatan sampai 100%, tetapi hal itu belum memberikan indikasi terjadinya pengurangan yang berarti pada jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain besarnya pendapatan berupa pajak dari sektor pariwisata, ternyata tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Bali yang merupakan daerah pariwisata utama di Indonesia dengan sumbangan devisanya dan pernah dinyatakan sebagai satu-satunya daerah bebas Pra-Keluarga Sejahtera pada tahun 1997 di Indonesia, belum mampu membendung peningkatan jumlah penduduk miskin.
Artikel ini mengekplorasi perkembangan pariwisata Bali, kemiskinan, dan peran berbagai pemangku kepentingan yaitu sektor swasta, pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat miskin dalam upaya mengembangkan pariwisata yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin.

MISKIN DAN KRITERIA MISKIN
Charles Booth (1880) sebagaimana dikutip oleh Suprapta (2003), merumuskan konsep kemiskinan absolut, yaitu “bila pendapatan seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin, dan kemiskinan diatur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar”. Sedangkan kemiskinan menurut Soekartawi (1993), adalah bahwa kelompok miskin biasanya ditandai oleh kondisi sosial ekonomi yang serba terbatas yang disebabkan karena: (1) nilai tukar produksi orang miskin yang rendah, (2) kualitas sumberdaya yang dimiliki rendah, (3) produktivitas kerja rendah (rendahnya pendidikan, penguasaan teknologi, dan informasi), (4) modal yang terbatas, (5) tingkat pendapatan yang rendah, (6) tingkat partisipasi terhadap pembangunan juga rendah.
Indikator di atas bersifat kualitatif dan sangat sulit diukur, sehingga diperlukan indikator yang bersifat kuantitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Sajogyo (1982), sebagaimana dikutip oleh Suprapta (2003), yang menetapkan tingkat kemiskinan sebagai berikut: (1) Nyaris cukup pangan: apabila pendapatan per kapita per tahun setara dengan atau lebih kecil dari 240 kg beras di desa dan 360 kg beras di kota; (2) Miskin sekali: apabila pendapatan per kapita per tahun 240-360 kg di desa dan 360-540 kg di kota; (3) Miskin: apabila pendapatan per kapita per tahun 360-480 kg di desa dan 540-720 kg di kota; (4) Tidak miskin: apabila pendapatan per kapita per tahun 480 kg beras di desa atau 720 kg beras di kota
Selain kriteria di atas, Biro Pusat Staitistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan berdaraskan kecukupan pangan dan kecukupan non pangan seperti berikut:
1. Batas kecukupan pangan didasarkan pada kebutuhan makanan untuk hidup sehat, yaitu kebutuhan makanan setara 2100 kalori per kapita per hari. Nilai batas kecukupan pangan tersebut diperoleh dengan menghitung nilai rupiah 2100 kalori tersebut (ada 52 komoditi yang ditetapkan sebagai batas kecukupan pangan).
2. Batas kecukupan non-pangan (ada 45 komoditi yang ditetapkan sebagai komoditi non pangan).

PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI DAN KEMISKINAN
Bali sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia dengan potensi keindahan alam dan keunikan tradisi masyarakatnya mempunyai masalah tersendiri dengan kemiskinan. Di balik peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 dari 8,6 triliun menjadi Rp. 16,5 triliun, kemampuan membiayai 51,5% pengeluaran daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ternyata disertai dengan peningkatan jumlah kemiskinan dari 19.000 kepala keluarga pada tahun 1998 menjadi 36.000 kepala keluarga pada tahun 2000 (Ngastawa, 2003).
Ngastawa (2003) selanjutnya mengungkapkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Bali menjadi miskin. Faktor pertama adalah krisis ekonomi yang masih terus berlangsung. Bali sebagai daerah tujuan pariwisata mensyaratkan masalah kenyamanan dan keamanan merupakan persyaratan yang utama. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka calon wisatawan terutama wisatawan mancanegara akan mengurungkan niatnya untuk mengunjungi Bali. Demikian pula pada saat terjadi kerusuhan pada tahun 1998, serangan terhadap WTC pada tanggal 11 September 2001, dan tragedi bom Kuta. Hal ini menunjukkan dunia kepariwisataan sangat laten dengan berbagai isu yang cenderung dapat merusak citra pariwisata itu sendiri.
Faktor kedua adalah adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan pembangunan pariwisata. Kondisi ini langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan masyarakat termiskinkan. Secara ekonomis, manfaat dari pembangunan pariwisata masih sangat timpang. Ketimpangan yang terjadi adalah dalam hal distribusi antara lapisan masyarakat, maupun antara daerah yang satu dengan daerah lainnya (Pitana, 2002; 1999). Ketimpangan antar daerah misalnya dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pariwisata bagi kabupaten yang memiliki kawasan wisata yang berkembang pesat seperti Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Hal ini sangat berbeda dengan PAD yang diterima oleh kabupaten lain seperti Bangli, Karangasem, Buleleng dan Jembrana. PAD yang diterima kabupaten Badung pada tahun 1999 sekitar 129,7 milyar dimana 110 milyar diperoleh dari sektor pariwisata, sedangkan kabupaten Buleleng hanya mempunyai PAD Rp.5,6 milyar (Atmaja 2002). Selain itu, keuntungan ekonomi dari pembangunan pariwisata di Bali ditengarai sebagian besar mengalir keluar. Dalam beberapa kasus, terjadi proses marjinalisasi terhadap masyarakat setempat yang pada akhirnya terjadi suatu proses pemiskinan struktural (Pitana 2002)
Pembangunan pariwisata yang terkonsentrasi pada tiga kabupaten yaitu Badung, Kota Denpasar dan Gianyar mengakibatkan pembangunan terkonsentrasi di ketiga kabupaten tersebut. Berbagai kegiatan ekonomi yang langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan pariwisata berkembang dengan baik di ketiga daerah tersebut. Pendapatan asli daerah di ketiga kabupaten tersebut pun jauh di atas pendapatan asli daerah lainnya. Selain itu, pembangunan pariwisata yang mengacu pada pengembangan pariwisata masal dimana lebih mengutamakan pengembangan sarana pariwisata yang berskala besar ternyata kurang memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk ikut meraih peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan pariwisata jenis tersebut. Secara vertikal pembangunan pariwisata yang mengutamakan modal besar seperti itu ikut memberi kontribusi terhadap minimnya kesempatan masyarakat lokal yang tentunya tidak memiliki modal memadai untuk ikut berperan serta dalam berusaha di bidang pariwisata. Sementara itu dampak negatif pariwisata seperti tingginya harga-harga beberapa kebutuhan masyarakat sebagai akibat pariwisata ternyata tidak bisa dielakkan oleh masyarakat lokal.
Faktor ketiga yaitu kondisi sosial politik yang tidak stabil. Berbagai kerusuhan dan amuk massa yang terjadi telah merusak sendi-sendi maupun potensi-potensi ekonomi masyarakat. Aktifitas ekonomi rakyat menjadi terganggu, semangat usaha cenderung mengalami penurunan, karena stabilitas keamanan dan ketertiban relatif belum sepenuhnya terjamin. Konflik demi konflik adat telah menyeruak kepermukaan secara langsung maupun tidak telah ikut berkontribusi menciptakan kemiskinan-kemiskinan baru.
Faktor keempat adalah maraknya aktifitas judi. Krisis yang masih terus berlangsung dijadikan pembenar bagi sebagian masyarakat untuk melakukan aktivitas judi. Aktivitas yang bersifat untung-untungan ini sangat jelas tidak mendidik masyarakat dalam upaya untuk melakukan kegiatan yang bersifat kompetitif. Semangat judi telah melumpuhkan semangat kompetitif yaitu daya saing yang sehat. Apalagi dengan adanya wacana pengembangan kawasan wisata kasino di Nusa Penida yang memungkinkan akan mendorong kegiatan perjudian, akan membawa dampak yang tidak kecil terhadap perilaku dan pandangan masyarakat Bali
Selain faktor-faktor tersebut di atas, perkembangan pariwisata Bali yang begitu pesat terutama pada tahun 1990an yang memberikan beberapa manfaat, juga perlu diperhitungkan dampak dan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan tersebut karena berbagai permasalahan atau dampak negatif yang ditimbulkan akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan di Bali. Permasalahan tersebut menyangkut aspek lingkungan, sosial-ekonomi dan sosial-budaya.
Dari aspek lingkungan, banyak kalangan berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam di Bali telah mengancam. Pertambahan sarana dan prasarana pariwisata secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh besar terhadap kondisi sumber daya alam, misalnya tekanan terhadap pengalihfungsian lahan sangat besar. Setiap tahun lahan pertanian Bali berkurang 1.000 hektar. Konsekwensi logis dari hal tersebut adalah pada kemampuan swasembada pangan dan terpinggirkannya para petani (Atmaja, 2002)
Ribuan fasilitas akomodasi dan prasarana lain juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air. Berdasarkan studi dari yayasan Wisnu (Atmaja, 2002) diketahui bahwa konsumsi air oleh akomodasi pariwisata sangat besar. Kebutuhan air bersih per kamar per hari adalah 1.500 liter, sedangkan kebutuhan air bersih per orang per hari adalah 120 liter. Itu berarti rasio kebutuhan air bersih antara penduduk dan pariwisata di kabupaten Badung adalah 48,9% berbanding 51,1%.
Masalah lain yang dihadapi Bali dengan berkembangnya pariwisata massal adalah terjadinya pembangunan fisik yang tidak terkendali. Jalan-jalan dibangun untuk memperlancar transportasi baik untuk keperluan masyarakat, perdaganagan maupun pariwisata. Pembangunan ini diikuti oleh pembangunan fisik di sepanjang jalan tersebut dan dengan lemahnya perencanaan dan penegakan hukum maka tidak dapat dihindari terjadinya kesemerawutan pembangunan fisik. Walaupun hal ini tidak semata-mata karena pariwisata secara langsung tetapi tidak dapat dipungkiri pariwisata juga berkontribusi terhadap perkembangan tersebut.

PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN PARIWISATA
Pariwisata banyak diadopsi oleh dunia ketiga sebagai obat mujarab (panacea) dalam meningkatkan pendapatan perkapitanya. Walaupun belum mampu memenuhi harapan tersebut (sebagai obat mujarab) pariwisata setidaknya telah membuka beberapa kemungkinan yang sangat menguntungkan untuk dikembangkan di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Bali dan bahkan memungkinkan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana kecenderungan pariwisata global yang berkembang saat ini, telah terjadi perubahan sika dan perilaku wisatawan (Poon, 1989) sebagaimana dikutipa Suradnya (2004). Adapun perubahan tersebut adalah: tuntutan wisatawan terhadap kualitas produk wisata produk wisata yang dinikmati cenderung semakin tinggi, melakukan penelusuran secara mendalam sebelum mengunjungi daerah tujuan wisata, lebih berani mengambil resiko, melakukan perjalanan secara individu dan mandiri, lebih sensitif terhadap isu lingkungan, mencari pengalaman yang asli dari tempat yang dikunjungi, dan berperilaku sedapat mungkin sesuai dengan budaya setempat, semakin tertarik terhadap budaya dan peninggalan sejarah, kunjungan mereka singkat dan berulang, berorientasi pada daerah tujuan wisata.
Fenomena tersebut di atas berimplikasi terhadap kecenderungan pengembangan pariwisata yang berskala kecil, ramah lingkungan, sensitive terhadap budaya lokal, memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal dan terhadap interaksi yang bersifat mendidik antara wisatawan dan masyarakat setempat.
Hal ini memberikan kesempatan dalam pengembangan pariwisata Bali untuk mengentaskan kemiskinan dengan lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat lokal, lingkungan, dan budaya setempat sehingga dengan demikian memberikan manfaat maksimal terhadap pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Apalagi dalam Perda. No. 3 tahun 1991 dengan jelas disebutkan bahwa jenis pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya. Kalau konsep pariwisata budaya ini dijalankan dengan konsekwen maka hal itu akan memberi banyak peluang kepada masyarakat setempat untuk ikut menikmati manfaat pariwisata (Biro Humas & Protokol Setwilda Tingkat I Bali, 1998).
Kemiskinan biasanya terjadi pada daerah marjinal dimana pariwisata dikembangkan. Daerah-daerah marjinal tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk diberikan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan beraneka ragam produk budaya yang dimiliki masyarakat, pembukaan jaringan usaha, dan penguatan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat miskin akan memberikan celah melibatkan masyarakat miskin untuk menggerakkan ekonomi mereka. Yang perlu mendapat penekanan adalah pengembangan pariwisata tidak sampai mengeksploitasi masyarakat yang justru menjerumuskan mereka menjadi lebih miskin. Di dalam pembangunan pariwisata Bali selama ini, tidak jarang terjadi masyarakat kehilangan aset mereka berupa tanah yang kemudian berpindah tangan ke para pemilik modal yaitu investor. Kepindahan asset tersebut mengakibatkan masyarakat lokal kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang memadai dari pembangunan pariwisata.
Pembangunan pariwisata dengan tujuan mengatasi kemiskinan tidak hanya berupa penyediaan lapangan pekerjaan melalui pariwisata tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin atau yang termarjinalisasi untuk berusaha di sektor pariwisata sehingga menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah lokal. Masyarakat lokal perlu diberikan kepercayaan untuk dilibatkan secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan di dalam pengembangan pariwisata.
Selain itu, pemilihan skala pembangunan sarana pariwisata juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan yang berskala kecil akan lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan dengan pembangunan sarana pariwisata berskala besar yang padat modal.
Salah satu keunikan Bali yang tidak dimiliki oleh daerah lain adalah adanya lembaga tradisional Desa Pekraman. Lembaga ini dapat diberdayakan untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat miskin dalam kegiatan pariwisata sehingga lebih memeratakan manfaat pariwisata. Pengelolaan Lembaga Perkriditan Desa (LPD) telah menunjukan kemampuan desa pekraman dalam mengelola kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan anggotanya. Beberapa objek dan daya tarik wisata yang ada di Bali sudah selayaknya pengelolaanya diserahkan kepada Desa Pekraman dengan pengawasan lembaga pemerintah yang terkait.

Dengan demikian upaya pengentasaan kemiskinan melalui pengembangan pariwisata di Bali dapat dilakukan dengan cara: mengembangkan kebijakan pembangunan pariwisata budaya yang berskala kecil dan berkualitas; mengembangkan pariwisata kerakyatan dan pariwisata di daerah terpencil (rural tourism); memberdayakan desa pekraman dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata; mengembangkan berbagai kegiatan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata melalui pengembangan usaha-usaha kecil; meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, industri pariwisata, wisatawan, dan masyarakat lokal, dalam bersama-sama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat miskin.

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Para pemangku kepentingan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu beberapa peranan strategis dari pemangku kepentingan yaitu sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat miskin itu sendiri akan dibahas berikut ini.

Peran Sektor Swasta.
Sektor swasta adalah pemain yang penting dalam pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat untuk masyarakat miskin, sebagai mitra, pelanggan, saluran pemasaran atau bahkan sebagai konsultan. Sektor ini dapat dilibatkan secara langsung misalnya dalam pengembangan produk dan pemasaran. Pengembangan pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor tourism) merekomendasikan bahwa peran yang dapat dilakukan oleh pihak swasta untuk memastikan strategi pembangunan pariwisata berpihak kepada masyarakat miskin adalah sebagai berikut: berdialog dengan masyarakat lokal untuk menggali berbagai pilihan; memaksimalkan penggunaan sumber daya lokal dan menjelaskan halangan yang sifatnya komersial; menyediakan penasehat teknis bagi usaha pariwisata lokal, membantu memasarkan usaha mereka, memberikan saran untuk peningkatan; membangun kerjasama bisnis dengan penduduk misalnya pembagian saham yang berkeadilan; menghormati dan mempromosikan norma-norma atau aturan-aturan masyarakat lokal; membantu memberikan pengertian tentang industri pariwisata kepada masyarakat lokal termasuk pemerintah dan organisasi non pemerintah; mengumpulkan sumbangan untuk maysarakat miskin yang diperoleh dari wisatawan dengan menjelaskan komitmen terhadap pengentasan kemiskinan dan peran yang dapat dilakukan oleh para wisatawan; memberikan pemahaman kepada wisatawan mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan dan peran yang dapat dilakukan.

Peran Pemerintah.
Pemerintah dapat melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan karena kekuasaan yang dimiliki terutama pada berbagai hal yang berkenaan dengan kebijakan, peraturan, dan koordinasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah baik di dalam sektor pariwisata itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor lainnya adalah: berdialog atau berkonsultasi dengan penduduk lokal yang termarjinalisasi ketika membuat keputusan pariwisata; menggunakan kontrolnya dalam perencanaan dan pemberian insentif dalam berinvestasi untuk mendorong pihak swasta untuk membuat dan menerapkan komitmen mereka terhadap pengentasan kemiskinan; mendorong penyebaran pariwisata pada daerah-daerah miskin melalui investasi infrastruktur dan pemasaran; menjamin kebijakan yang baik yang ditindaklanjuti dengan implementasi lapangan yang berpihak kepada masyarakat miskin; mempromosikan usaha-usaha dan produk-produk pariwisata yang memihak pada masyarakat miskin didalam materi pemasaran; memperbaki peraturan-peraturan yang menghambat masyarakat miskin dalam bidang ketenagakerjaan dan usaha kecil; mengkoordinasikan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan.

Peran Masyarakat Miskin
Masyarakat miskin mempunyai banyak peranan sebagai subjek dalam pembangunan pariwisata yaitu sebagai produsen, supplier, pekerja dan juga sebagai partisipan dan pengambil keputusan. Peran tersebut sebagian besar bersifat individu. Selain itu, secara kelembagaan seperti Desa Pekraman dapat melakukan suatu peran kunci yaitu dalam mengelola aset-aset dan manfaat-manfaat pariwisata yang lain. Adapun langkah-langkah yang dapat dikakukan oleh masyarakat miskin adalah: (1) Meningkatkan pemahaman tentang industri pariwisata; (2) Membangun keahlian untuk usaha kecil dan tenaga kerja di bidang pariwisata; (3) Meningkatkan akses secara fisik bagi pasar wisata dan pemusatan perhatian pada hambatan-hambatan budaya dalam rangka melakukan aktivitas pemasaran; (4) Memperkuat kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam hal manajemen, negosiasi, dan penyampaian suatu pandangan kepada pihak lain; (5) Membangun tindakan-tindakan yang transparan dan adil bagi pengelolaan secara bersama; (6) Mengembangkan berbagai pilihan untuk menciptakan tradisi budaya menjadi suatu produk wisata; (7) Meperluas dialog dengan pihak swasta; (8) Selalu memiliki harapan-harapan yang realistis terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya.

PENUTUP
Pembangunan pariwisata yang dikembangkan saat ini di Bali membawa beberapa dampak positif dan negatif bagi lingkungan alam, social, budaya dan ekonomi. Pembangunan pariwisata di Bali yang timpang dan hanya berorientasi kepada pembangunan ekonomi skala besar mengakibatkan manfaat pariwisata belum dapat dinikmati secara langsung dan maksimal oleh sebagian terbesar dari masyarakat Bali yang tinggal jauh dari sentral pembangunan pariwisata terutama masyarakat miskin pedesaan.
Para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pihak swasta, organisasi non-pemerintah dan yang lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari pembangunan pariwisata. Untuk itu kebijakan pembangunan pariwisata yang berpihak kepada masyarakat miskin sehingga pariwisata dapat diandalkan sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
Dengan bantuan berbagai kalangan terkait, lembaga tradisional kemasyarakatan yang ada di Bali dapat merupakan wadah yang potensial untuk pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan pariwisata yang berpihak kepada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, I.B.Y. 2002. Ekowisata Rakyat: Lika-liku Ekowisata di Tenganan, Sibetan dan Nusa Ceningan – Bali. Denpasar: Wisnu Press.
Biro Humas & Protokol Setwilda Tingkat I Bali. 1998. Pariwisata Bali: Konsep dan Implementasi Pariwisata Berwawasan Budaya. Biro Humas & Protokol Setwilda Tingkat I Bali: Denpasar.
Biro Pusat Statistik (http://www.bps.go.id) di akses Agustus 2007.
Erawan, I N. 1994. Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi (Bali sebagai Kasus). Denpasar: Upada Sastra.
Ngastawa, I K. 2003. Pijakan Otonomi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Bali, dalam Kemiskinan dan Pemiskinan Bali. FKA. GMNI. Bali.
Mertha, M. 2003. Dibalik Meningkatnya Kemiskinan di Bali, dalam Kemiskinan dan Pemiskinan Bali. FKA. GMNI. Bali
Pitana, I G.1999. Pelangi Pariwisata Bali: Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisataan Bali di Penghujung Abad. Denpasar: Pustaka Bali Post.
Pitana, I G. 2002. Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali. Denpasar: Universitas Udayana
Soekartawi (1993). Demokrasi Ekonomi Dalam Perspektif Jangka Panjang Dua. Paper tidak diterbitkan.
Suprapta, D.N. 2003. Kemiskinan di Tengah Kemakmuran Bali, Haruskah Diabaikan? dalam Kemiskinan dan Pemiskinan Bali. FKA. GMNI. Bali
Suradnya, I M. 2004. Lanskap Pemasaran Bali dan Implikasinya Terhadap Strategi Pemasarannya. Jurnal Kepariwisataan 3.1 Maret 2004. Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Maysarakat STP Bali.
World Tourism Organisation. http://www.unwto.org/ diakses pada 3 Agustus 2007.